NIAS SPACEPORT

Gubernur Bank Sentral Suriah Abdul Qader Husrieh menyatakan bahwa kembalinya pengelolaan sumber daya alam ke tangan negara menandai babak baru dalam sejarah keuangan Suriah. Langkah ini dipandang bukan sekadar pemulihan pendapatan, melainkan fondasi untuk menegakkan kembali kedaulatan finansial dan moneter negara.

Menurut Husrieh, selama bertahun-tahun Suriah menghadapi fragmentasi pengelolaan keuangan akibat konflik dan terpecahnya sumber-sumber pendapatan. Kondisi tersebut melemahkan sistem negara dan membuka ruang luas bagi praktik ekonomi informal yang sulit diawasi.

Dengan kembali terpusatnya sumber daya strategis, negara kini memiliki peluang untuk menata ulang arsitektur keuangan nasional. Bank sentral kembali ditempatkan sebagai aktor utama dalam mengelola arus dana negara secara terkoordinasi.

Ia menegaskan bahwa langkah ini akan mengakhiri praktik penggunaan jalur keuangan alternatif yang berkembang selama masa krisis. Jalur-jalur tersebut dinilai merusak transparansi dan menjadi pintu masuk bagi penyimpangan serta korupsi.

Pemulihan kendali ini memungkinkan bank sentral berfungsi kembali sebagai agen keuangan tunggal pemerintah. Seluruh aktivitas pembiayaan, impor, dan pembukaan kredit dapat dikelola melalui satu institusi resmi.

Peran tersebut dinilai krusial untuk menata kembali mekanisme pembiayaan negara yang selama ini terpecah. Dengan satu otoritas, kebijakan keuangan dapat diselaraskan dengan tujuan makroekonomi nasional.

Husrieh menekankan bahwa bank sentral kini dapat kembali mengatur pembiayaan impor secara sistematis. Penyeragaman kanal pembayaran akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi perdagangan luar negeri.

Langkah ini juga membuka jalan bagi pemulihan instrumen kebijakan moneter yang sempat lumpuh. Pengelolaan likuiditas, suku bunga, dan cadangan devisa dapat dijalankan lebih efektif.

Penguasaan kembali atas devisa memberi negara ruang bernapas dalam mengelola nilai tukar. Stabilitas mata uang menjadi salah satu target utama untuk memulihkan kepercayaan pasar domestik.

Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, bank sentral disebut mampu beroperasi sebagai otoritas moneter yang utuh. Transparansi dalam hubungan dengan bank koresponden internasional menjadi salah satu prioritas utama.

Keterbukaan ini dinilai penting untuk memulihkan hubungan keuangan Suriah dengan sistem perbankan global. Tanpa kepercayaan eksternal, pemulihan ekonomi akan sulit bergerak cepat.

Selain itu, bank sentral akan memimpin penerapan standar internasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi syarat utama integrasi keuangan global.

Husrieh menyatakan bahwa disiplin sektor keuangan akan diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat. Upaya ini diharapkan menghapus stigma negatif terhadap sistem perbankan nasional.

Dengan tata kelola yang lebih baik, kepercayaan investor dan mitra dagang asing perlahan diharapkan kembali. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi masuknya investasi jangka panjang.

Pemulihan fungsi negara dalam bidang keuangan juga dipandang sebagai simbol kembalinya otoritas negara secara menyeluruh. Negara kembali hadir sebagai pengelola utama kepentingan publik.

Pendapatan dari sumber daya alam akan diarahkan untuk kepentingan rakyat melalui mekanisme anggaran resmi. Pemerintah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap alokasi dana.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya menutup celah ekonomi bayangan yang berkembang selama konflik. Integrasi pendapatan ke dalam sistem resmi memperkuat kapasitas fiskal negara.

Para pengamat menilai pemulihan fungsi bank sentral sebagai titik balik penting. Tanpa lembaga moneter yang kuat, pemulihan ekonomi berisiko berjalan tidak terarah.

Meski tantangan masih besar, arah kebijakan ini memberi sinyal perubahan struktural. Pemerintah berupaya beralih dari manajemen krisis menuju pembangunan jangka panjang.

Stabilitas moneter dipandang sebagai prasyarat utama bagi pemulihan sektor riil. Industri, perdagangan, dan jasa membutuhkan kepastian nilai tukar dan sistem pembayaran yang dapat diandalkan.

Dalam pandangan otoritas moneter, langkah ini bukan solusi instan. Namun, ia menjadi fondasi bagi pemulihan ekonomi Suriah yang lebih terorganisasi dan berkelanjutan di masa depan.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 kerap dipahami sebagai titik putus total dari campur tangan kolonial. Namun, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa pengaruh Belanda tidak serta-merta berhenti, melainkan bertransformasi dalam bentuk baru yang lebih halus namun berdampak panjang.

Pada fase awal kemerdekaan, Belanda masih berupaya mempertahankan kendali politik dan ekonomi melalui dua agresi militer. Agresi ini bukan sekadar operasi militer, tetapi juga sarana menekan Republik agar kembali ke orbit kepentingan kolonial yang telah runtuh secara formal.

Di bidang ekonomi, salah satu arena paling krusial adalah soal mata uang dan bank sentral. Republik yang baru berdiri menyadari bahwa kedaulatan politik tanpa kedaulatan moneter akan rapuh. Karena itu, pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946 sebagai bank sirkulasi pertama.

BNI diberi mandat mencetak dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), simbol konkret kedaulatan ekonomi. ORI bukan sekadar alat tukar, melainkan pernyataan politik bahwa Republik berdiri dengan sistem keuangannya sendiri, terpisah dari warisan kolonial.

Namun, langkah ini segera berhadapan dengan tekanan internasional. Dalam berbagai perundingan pascaperang, Belanda berupaya mengembalikan lembaga keuangan kolonial ke posisi semula. Tekanan tersebut memuncak dalam rangkaian negosiasi politik yang menentukan arah negara muda ini.

Hasilnya terlihat dalam keputusan mengakui kembali De Javasche Bank sebagai bank sentral, sebuah lembaga yang merupakan warisan langsung kolonial Belanda. Keputusan ini menjadi salah satu konsekuensi politik dari kompromi yang ditempuh Republik demi pengakuan kedaulatan internasional.

Pengakuan tersebut dilembagakan melalui Konferensi Meja Bundar pada 1949. Dalam kesepakatan itu, kedaulatan Indonesia diakui, tetapi dengan sejumlah syarat ekonomi yang membatasi ruang gerak negara baru.

BNI pun kehilangan perannya sebagai bank sentral dan dialihkan menjadi bank umum. Perubahan ini sering dipandang sebagai “kudeta halus” terhadap kedaulatan moneter Indonesia, karena keputusan tersebut lahir bukan dari dinamika internal semata, melainkan dari tekanan eksternal.

Baru pada 1953, Indonesia mengambil langkah korektif dengan menasionalisasi De Javasche Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Meski demikian, jeda waktu tersebut menunjukkan betapa panjangnya bayang-bayang kolonial dalam sektor keuangan.

Seiring perjalanan waktu, persoalan kedaulatan ekonomi tidak berhenti di situ. Pada era 1960-an, Indonesia kembali berada dalam pusaran pengaruh asing melalui mekanisme bantuan dan konsorsium internasional yang dikendalikan negara-negara Barat.

Salah satu instrumen utama adalah IGGI, forum donor yang secara efektif memberi tekanan kebijakan ekonomi kepada Indonesia. Bantuan yang mengalir sering kali disertai syarat, membuat kebijakan nasional tidak sepenuhnya otonom.

Dalam konteks ini, pengaruh Belanda kembali terasa. Meski tidak lagi hadir sebagai penjajah, posisi Belanda dalam IGGI menandakan kesinambungan peran lama dalam format baru yang lebih diplomatis dan finansial.

Kritik terhadap IGGI menguat pada awal 1990-an, ketika Indonesia menilai mekanisme tersebut terlalu mencampuri urusan domestik. Pemerintah kemudian membubarkan IGGI dan menggantinya dengan CGI yang dinilai lebih sesuai dengan kepentingan nasional.

Di sisi lain, sejarah mata uang Indonesia mencerminkan dinamika politik dan ekonomi tersebut. Pada awal kemerdekaan, nominal uang relatif kecil, mencerminkan kehati-hatian dalam pencetakan dan keterbatasan ekonomi negara baru.

Seiring waktu, inflasi dan kebutuhan fiskal mendorong pencetakan uang dengan nominal semakin besar. Fenomena ini sering dibaca sebagai indikasi melemahnya daya beli, sekaligus tekanan struktural yang dialami ekonomi nasional.

Dalam narasi kritis, uang kertas kerap disebut sebagai “ilusi” nilai, karena kekuatannya sangat bergantung pada kepercayaan dan kebijakan negara. Ketika kebijakan moneter tertekan oleh faktor eksternal, stabilitas nilai pun ikut tergerus.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa inflasi bukan semata soal teknis ekonomi, tetapi juga cerminan relasi kekuasaan. Dari agresi militer hingga konsorsium donor, pengaruh asing berulang kali membentuk ruang kebijakan nasional.

Meski demikian, perjalanan panjang tersebut juga memperlihatkan daya lenting negara. Nasionalisasi bank sentral dan pembubaran IGGI menandai upaya merebut kembali kedaulatan yang sempat tergerus.

Belanda, dalam konteks ini, tidak lagi hadir sebagai penguasa langsung, tetapi sebagai bagian dari struktur global yang memengaruhi keputusan ekonomi. Bentuknya berubah, namun jejaknya tetap terasa.

Bagi Indonesia, pelajaran utamanya adalah bahwa kemerdekaan politik harus terus diiringi kewaspadaan ekonomi. Tanpa kedaulatan moneter dan kebijakan mandiri, bayang-bayang masa lalu mudah kembali menghantui.

Dengan memahami sejarah ini, publik diharapkan melihat bahwa perjuangan kemerdekaan tidak berhenti pada 1945. Ia berlanjut dalam bentuk pertarungan kebijakan, institusi, dan kedaulatan ekonomi hingga hari ini.

Kisah kepulangan warga Suriah ke rumah mereka pascaperang kerap menghadirkan kejutan yang tak terduga. Di pedesaan Aleppo, seorang pemilik rumah terperangah ketika mendapati bahwa kediamannya telah dijadikan markas milisi dan di bawahnya terhampar jaringan terowongan luas yang digali sebagai tempat persembunyian.

Fenomena rumah yang dijadikan basis militer bukanlah hal asing dalam perang Suriah. Banyak kelompok bersenjata, termasuk SDF/YPG, memanfaatkan permukiman warga sebagai titik strategis. Tak jarang, ruang bawah tanah diubah menjadi gudang senjata, pusat komando, hingga jalur penyelundupan.

Kementerian Pertahanan Turki baru-baru ini menyatakan telah menetralkan sekitar 605 kilometer jaringan terowongan di Aleppo. Dari jumlah itu, 240 kilometer berada di sekitar Tell Rifaat dan 365 kilometer di Manbij. Panjangnya jaringan ini menunjukkan betapa sistematisnya strategi bawah tanah yang digunakan milisi.

Bagi pemilik rumah yang baru kembali, penemuan semacam ini menghadirkan dilema. Di satu sisi, mereka merasa lega karena bisa kembali menempati tanah leluhur. Namun di sisi lain, keberadaan terowongan raksasa itu menimbulkan rasa khawatir akan keamanan.

Sebagian pemilik rumah memilih menutup terowongan dengan cepat. Mereka khawatir lubang tersebut masih menyimpan ancaman, baik berupa jebakan bahan peledak maupun potensi dimanfaatkan kembali oleh kelompok bersenjata yang berkeliaran.

Namun ada juga yang melihat peluang dari keberadaan ruang bawah tanah itu. Di beberapa wilayah, warga mencoba memanfaatkannya sebagai gudang penyimpanan barang, ruang pendingin alami, atau bahkan sebagai ruang kerja. Kreativitas muncul dari keterpaksaan pascaperang.

Seorang seniman lokal yang kembali ke rumahnya di pedesaan Aleppo mengaku kaget melihat panjangnya jaringan terowongan di bawah lantai rumah. Ia menyebutnya sebagai “labirin bawah tanah” yang menyimpan kisah perang sekaligus potensi untuk ditata ulang.

Sebagian warga mempertimbangkan menjadikan terowongan sebagai bagian dari upaya dokumentasi sejarah. Mereka ingin menunjukkan kepada generasi mendatang bagaimana perang mengubah lanskap rumah tangga menjadi arena militer. Dengan cara ini, ruang itu diperlakukan sebagai saksi bisu, bukan sekadar beban.

Meski begitu, pemanfaatan terowongan tetap membutuhkan perhatian serius. Banyak jaringan bawah tanah yang tidak stabil dan berisiko runtuh. Pemerintah lokal bersama lembaga teknis perlu turun tangan untuk menilai kelayakan penggunaannya.

Di beberapa desa, ada gagasan menjadikan terowongan sebagai jalur evakuasi darurat. Warga menilai pengalaman perang menunjukkan pentingnya ruang aman di bawah tanah bila konflik kembali pecah. Dengan perbaikan struktural, hal itu mungkin diwujudkan.

Tetapi mayoritas warga lebih memilih menutup rapat terowongan. Mereka merasa trauma setiap kali mengingat bahwa ruang itu dulunya digunakan milisi untuk bersembunyi atau melancarkan serangan. Menutupnya dianggap sebagai cara membersihkan rumah dari bayangan perang.

Sebagian rumah bahkan terpaksa dibongkar sebagian karena fondasinya terganggu oleh penggalian milisi. Pemiliknya harus membangun ulang dengan biaya besar, menambah penderitaan setelah bertahun-tahun terusir.

Ada pula warga yang memanfaatkan material dari terowongan untuk keperluan rumah tangga. Batu dan tanah yang digali bisa dijadikan bahan bangunan sederhana, meski jumlahnya tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi.

Di tingkat komunitas, penemuan jaringan terowongan sering menjadi bahan diskusi panjang. Apakah ruang itu sebaiknya dibiarkan sebagai bukti sejarah, dimanfaatkan secara praktis, atau ditutup sepenuhnya demi keselamatan? Jawabannya berbeda-beda tergantung pandangan masing-masing keluarga.

Dalam beberapa kasus, pihak berwenang justru mengambil alih terowongan untuk diperiksa. Mereka khawatir jalur itu masih bisa menghubungkan kelompok milisi yang bersembunyi di pedalaman. Proses ini biasanya memakan waktu sebelum pemilik rumah bisa benar-benar menempati kembali rumahnya.

Fakta bahwa milisi menggali ratusan kilometer terowongan menunjukkan betapa dalamnya dampak perang terhadap kehidupan sipil. Rumah, yang semestinya menjadi ruang privat, berubah menjadi bagian dari mesin perang yang kompleks.

Kepulangan warga ke rumah yang menyimpan rahasia bawah tanah menjadi cerita kontras antara harapan baru dan warisan perang. Di satu sisi ada semangat membangun kembali, di sisi lain ada trauma yang masih tersisa.

Sebagian warga menilai terowongan itu bisa dijadikan pelajaran tentang daya tahan dan kreativitas manusia. Namun, tidak sedikit yang melihatnya sebagai luka lama yang sebaiknya dikubur bersama reruntuhan perang.

Kisah rumah dengan terowongan di Aleppo menjadi simbol ambivalensi pascaperang Suriah. Ia memperlihatkan bahwa perdamaian tidak hanya soal menghentikan tembakan, tetapi juga bagaimana warga menghadapi warisan infrastruktur perang di ruang paling intim mereka.

Dengan berbagai pilihan sikap terhadap terowongan itu, yang jelas satu hal: bagi pemilik rumah, ruang bawah tanah tersebut adalah pengingat nyata bahwa perang pernah hadir begitu dekat, hingga ke fondasi rumah dan kehidupan keluarga mereka.

Terkait kejadian ini, Kementerian Pertahanan Ukraina pernah mengumumkan bakal menghidupkan kembali 68 pesawat militer tua dari berbagai jenis.

Termasuk drone Tu-141 era Soviet.

Senjata tua itu akan digunakan untuk mendukung perang di Donbass.

Selain itu drone tersebut juga dilengkapi kemampuan pengintaian Ukraina.

Baca: Tarik Ulur Menghidupkan Kembali Koalisi 2019 untuk 2024

Diketahui, Tu-141 tidak seperti drone modern Predator atau Reaper milik AS yang dapat mengorbit dalam waktu lama sambil memindai sensor berteknologi tinggi.

Tu-141 juga aslinya tidak memiliki kemampuan membunuh.

Drone tersebut memiliki sayap delta sepanjang 47 kaki ayang dilengkapi dengan pengintai.

Dengan turbojet KR-17A yang kuat, ia melesat di atas target pada ketinggian hampir 20.000 kaki.

Untuk itulah baju dinas selalu berbeda di setiap instansi. Tapi apakah pegawai di lembaga antariksa LAPAN sudah mencerminkan misi mereka untuk eksplorasi antariksa.

Baca: Kegiatan Sosialisasi Bakal Capres Bisa Tingkatkan Bisnis UKM

Untuk semakin memupuk semangat, sebaiknya pegawai LAPAN menggunakan dinas astronaut sekali seminggu untuk menciptakan nuansa riset antariksa.

Pengenaan baju dinas astronoaut bisa dimulai dari bagian humas sekali seminggu dan setiap konferensi pers.

Ini akan berdampak positif kepada lingkungan. Pengenaan dinas astonaut juga bisa diwajibkan kepada mahasiswa aeeonautikan di ITB dan universitas lainnya.

Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (AS), NASA bersiap meluncurkan roket Artemis 1 pada Rabu (16/11) waktu setempat. Peluncuran ini merupakan bagian dari misi mendaratkan lagi manusia ke Bulan usai absen 50 tahun.

Baca: Kanada Bangun Desa Mandiri di Suriah

Baca: India Resmikan Kapal Induk Buatan Lokal

Apa alasan tak ada lagi misi ke Bulan selama 50 tahun tersebut? Melansir situs Royal Greenwich Museum, alasan utamanya adalah uang. Misi ke Bulan bisa memakan biaya yang sangat tinggi.

Inisiatif untuk pergi ke Bulan pertama kali dicetuskan Presiden AS, John F. Kennedy pada 1962 di Rice Stadium, Houston. Kala itu, Kennedy bertekad menuntaskan misi ke Bulan pada dekade 60an.